Perangkat Desa wajib melakukan transparansi penggunaan keuangan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kerja berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, pengelola keuangan desa dengan alokasi yang sesuai dengan UU Desa, itu harus diimbangi dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, untuk dapat melakukan pertanggungjawaban keuangan yang benar dab profesional.

Untuk itu, guna mempersiapkan perangkat desa yang profesional, dibutuhka peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui program diklat bagi penguatan kapasitas aparatur desa, adapun tujuan diadakan Diklat dan Bimtek Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa adalah:

- Menjelaskan Pengertian Manajemen Perencanaan dan Keuangan Desa

- Sumber-sumber pendapatan desa

- Menjelaskan pola pengelolaan keuangan desa dan pola pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa

KELEMBAGAAN

Pengertian BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

FUNGSI

1. Membahas dan menyepakati Raperdes

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa

3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

4. Menggali,menampung,mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat

5. Menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan MUSDES

6. Membentuk panitia PILKADES

7. Melakukan evaluasi LKPPD